Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting nasional sebesar 14%, Kota Cimahi berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, masih berada di angka 16,4%. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi stunting di Kota Cimahi antara lain kurangnya intervensi terpadu dalam penanganan stunting, minimnya keterlibatan pihak luar pemerintah, data keluarga berisiko stunting yang belum up-to-date, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang stunting.
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) meluncurkan program Ranting Emas (Strategi Percepatan Penurunan Stunting dan Edukasi Masyarakat Berbasis Pentahelix)bertempat di Convention Hall Cimahi Technopark,Jl. Baros Utama No.78, Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan., Kota Cimahi, Jawa Barat .pada Rabu (05/07/2023).
Disaksikan langsung oleh para ketua RW se-Kota Cimahi,Launching Ranting Emas ini dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana selaku wakil dari unsur Pemerintah, Dekan Fitkes Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dari unsur akademisi, Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan dari unsur komunitas, Pimpinan Bank bjb dari unsur swasta dan Pimpinan TV Harmoni (owner harmoni network) dari unsur Media.
“Sekarang ini yang kita dorong adalah Zero New Stunting, yakni jangan sampai ada stunting baru, dan untuk penanganan stunting ini ditangani oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan vitamin dan sebagainya” Jelas Maria kepada para awak media usai launching tsb
Dijelaskan Maria pula Untuk mewujudkan zero new stunting ini perlu adanya keterlibatan para donator untuk bisa menjadi orang tua asuh bagi para penderita yang mendekati stunting dengan memberikan makanan-makanan bergizi sehingga tidak terjadi stunting, selain itu juga terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang stunting, sehingga para orang tua bisa lebih mementingkan kesehatan keluarga.
“Upaya lainnya untuk menekan pertumbuhan angka stunting ini, yakni dengan menunggu laporan dari para kader di lapangan yang akan menginformasikan dimana saja yang harus dilakukan intervensi melalui aplikasi yang mudah dilakukan dan dipahami,” pungkasnya
